Umumkan Pencabutan Sanksi, Trump Desak Presiden Suriah Normalisasi Hubungan dengan Israel

DOHA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak presiden baru Suriah Ahmed al-Sharaa untuk menormalisasi hubungan dengan negara zionis Israel. Desakan itu disampaikan Trump saat keduanya bertemu di Arab Saudi pada Rabu, (14/5/2025), dimana Trump mengumumkan bahwa AS akan mencabut semua sanksi terhadap Suriah.

Perjanjian Abraham

Trump bertemu dengan Al-Sharaa, mantan pimpinan kelompok militan, yang juga dikenal dengan nama Mohammed Al-Julani, setelah mengumumkan pencabutan sanksi terhadap Suriah. Kepada wartawan, Trump mengatakan bahwa Al-Sharaa bersedia membawa Suriah bargabung ke dalam Perjanjian Abraham atau Abraham Accord.

Perjanjian Abraham adalah perjanjian yang ditengahi AS pada 2020 yang melibatkan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Pejabat Suriah dilaporkan telah mengisyaratkan terbuka untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada waktu yang tepat.

"Saya katakan kepadanya, 'Saya harap kamu akan bergabung ketika semuanya sudah beres.'" Dia bilang, 'Ya.' "Tetapi mereka punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan," kata Trump, menurut laporan kelompok Gedung Putih, sebagaimana dilansir Reuters.

Foto-foto yang diunggah di televisi pemerintah Saudi menunjukkan kedua pria itu berjabat tangan di hadapan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Hubungan Israel-Suriah

Suriah adalah salah satu musuh terbesar Israel, dan pejabat Israel terus menggambarkan Sharaa sebagai seorang jihadis, meskipun ia memutuskan hubungan dengan al Qaeda pada 2016. Sharaa yang pertama kali bergabung dengan Al Qaeda di Irak sempat mendekam lima tahun di penjara AS, dan memilki hadiah USD10 juta untuk nyawanya dari Washington.

Israel telah meningkatkan serangan militer di Suriah sejak Sharaa mengambil alih kekuasaan setelah menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad pada Desember.

Selain Suriah, AS berharap Arab Saudi juga akan bergabung dengan Perjanjian Abraham, tetapi diskusi terhenti setelah perang Gaza meletus dan kerajaan bersikeras tidak akan ada normalisasi tanpa negara Palestina.